Happy Cute Box Frog " :)) ~~"WILLKOMMEN ASTRIED TUNGGA DEWI " WILLKOMMEN ASTRIED TUNGGA DEWI" WILLKOMMEN ASTRIED TUNGGA DEWI"~~ :))"

Tuesday, 28 May 2013

PEYIMPANGAN DEMOKRASI ORDE LAMA ORDE BARU DAN REFORMASI





Orde Baru dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Studi Kasus Peristiwa Tanjung Priok
Kekuasaan jelas menggoda. Dalam konteks politik, Niccolo Machiavelli memandang kekuasaan cenderung dilanggengkan oleh setiap penguasa lewat berbagai cara. Cara apapun tidak menjadi persoalan, yang penting kekuasaan itu dapat dipertahankan. Dari pandangan Machiavelli ini tersirat diterimanya cara-cara kekerasan dan represi (coercion, violence) yang tidak etis dalam mempertahankan kekuasaan. John Locke di Inggris, Montesqiueu di Prancis, dan Thomas Jefferson di Amerika Serikat juga beranggapan bahwa penguasa cenderung memiliki ambisi untuk berkuasa terus-menerus. Karenanya, kepentingan penguasa sering bertolak belakang dengan kepentingan rakyat banyak.
Dalam banyak sistem sosial dan politik kekuasaan memang dicoba-batasi agar tidak menjadi absolut atau totaliter, termasuk dalam pandangan Machiavelli yang menghendaki Italia menjadi negara republik. Ada banyak cara diusulkan untuk membatasi kekuasaan. Para filosof, ahli hikmah dan etika mengajarkan agar kekuasaan dipegang oleh figur filosof dan tokoh bermoral (ulama, cendekiawan). Kekuasaan berada di bawah hukum, bukan lagi “Aku [baca: raja] adalah hukum”. Dari sisi struktur dan sistem, pemikir-pemikir politik lalu menganjurkan agar kekuasaan dibagi (separation of power) antara lembaga-lembaga negara; otoritas dibelah (distribution of power), seperti pada ajaran trias politica.
Dalam sistem politik totaliter, kekuasaan menjadi absolut, terpusat pada segelintir elite (oligarkhi) yang berlaku zalim, dan tidak mengenal partisipasi publik dalam kehidupan politik, baik yang konvensional (seperti: memberikan suara dalam pemilu, diskusi politik, membentuk dan bergabung dalam suatu kelompok kepentingan) maupun yang non-konvensional (seperti unjuk rasa). Padahal partisipasi ini mengingatkan pada pentingnya jaminan akan pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi (civil rights), seperti kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan penghormatan terhadap hak asasi warga negara. Civil rights adalah salah satu dari dua kaki demokrasi, sedang kaki yang satunya lagi adalah parlementarisme, yang terkait dengan keharusan adanya parlemen, partai politik, dan pemilihan umum.
Demokrasi, menurut Bertrand Russel, mengandung kelemahan, terutama menyangkut dua hal: keputusan yang harus cepat diambil dan menyangkut kemampuan atau pengetahuan seorang pengambil kebijakan. Pada tingkat ini biasanya terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dimana kewenangan yang dimiliki pejabat publik bukan digunakan untuk kemaslahatan publik, tetapi untuk kepentingan pribadi sang pejabat. Mengingat besarnya kekuatan godaan dan tarikan kekuasaan terhadap para penguasa, Lord Acton membuat suatu tesis aksiomatik yang sangat terkenal: “Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely.”
Sayangnya, menurut saya, sebagai sistem, demokrasi kekurangan alat (tool) untuk mengontrol penyalahgunaan kekuasaan, selain dengan jaminan partisipasi publik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, yang antara lain dicerminkan dengan pengawasan masyarakat dan parlemen atas kinerja pemerintah, serta penggunaan hukum sebagai sistem pemberi sanksi atas ilegalitas kekuasaan. Karena itu, moralitas dan akhlak agama mempunyai peran signifikan, sebagaimana dilihat para filosof da ahli hikmah di atas.















PEYIMPANGAN DEMOKRASI ORDE LAMA

  Kaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peranan partai politik
  Peranan parlemen yang lemah

  Jaminan hak-hak dasar warga negara masih lemah

  Terjadinya sentralisasi kekuasaan pada hubungan antara pusat dan daerah

 Terbatasnya kebebasan pers sehingga banyak media masa yang tidak dijinkan terbit
Akhirnya dari demokrasi terpimpin memuncak dengan adanya pemberontakan G 30 S / PKI pada tanggal 30 September 1965. Demokrasi terpimpin berakhir karena kegagalan presiden Soekarno dalam mempertahankan keseimbangan antara kekuatan yang ada yaitu PKI dan militer yang sama-sama berpengaruh. PKI ingin membentuk angkatan kelima sedangkan militer tidak menyetujuinya. Akhir dari demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan.
Pada era orde lama (1955-1961), situasi negara Indonesia diwarnai oleh berbagai macam kemelut ditngkat elit pemerintahan sendiri. Situasi kacau (chaos) dan persaingan diantara elit politik dan militer akhirnya memuncak pada peristiwa pembenuhan 6 jenderal pada 1 Oktober 1965 yang kemudian diikuti dengan dengan krisi politik dan kekacauan sosial. Pada massa ini persoalan hak asasi manusia tidak memperoleh perhatian berarti, bahkan cenderung semakin jauh dari harapan.


















PEYIMPANGAN DEMOKRASI REFORMASI

Refleksi 15 Tahun Reformasi


Deviasi Partai Politik
Kegagalan perjalanan 15 tahun reformasi dalam mewujudkan perubahan yang nyata dan substansial bagi rakyat sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari deviasi partai politik. Dalam konteks ini, partai politik lah yang sesungguhnya sebagai entitas politik yang bertanggungjawab atas terhambatnya perubahan rakyat, mengingat partai politik sejatinya merupakan instrument politik yang memiliki posisi dan peran penting dalam demokrasi. Partai politik adalah pilar dan sekaligus basis demokrasi. Demokrasi yang berlangsung baik sangat bergantung pada sejauhmana sistem kepartaian berfungsi dengan baik di dalamnya.

Partai-partai politik faktanya tidak menunjukkan peran-peran yang dibutuhkan oleh rakyat. Partai politik selama ini cenderung banyak berkutat dengan urusan pertarungan politik kekuasaan dan jabatan, daripada memerankan diri sebagai instrumen agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat.  Fungs-fungsi sebagai alat penekan atau pengawasan pemerintah melalui anggotanya di parlemen juga tidak maksimal. Sementara itu, para pemimpin pemerintahan yang berasal dari partai politik gagal di dalam membangun politik yang otentik yakni politik yang memajukan dan membahagiakan rakyat.
Kegagalan partai politik untuk berperan dengan baik ini terjadi sebagai akibat dari  berbagai deviasi atau penyimpangan fungsi dan tujuan partai. Hal itu banyak ditunjukkan oleh praktek politik elit dan anggota partai politik khususnya yang menduduki jabatan-jabatan politis baik di dalam partai atau struktur kenegaraan. Partai politik pada kenyatannya cenderung menjadi alat politik kekuasaan semata, instrument eksploitasi berbagai sumber daya.
Ketidaan ideologi yang jelas adalah faktor terbesar mengapa terjadi deviasi fungsi dan peran partai-partai politik di Indonesia. Ideologi adalan seperangkat nilai yang penting yang berfungsi menjadi basis dari tujuan dan perjuangan politik suatu partai. Problem ideologi ini dalam realitasnya membuat partai politik menjadi rentan terhadap penetrasi berbagai kepentingan privat yang menungganginya. Tujuan dan perjuangan politiknya menjadi tidak jelas. Tidak ada kerangka kerja programatik untuk ditawarkan kepada rakyat.
Ketidakjelasan kaderisasi dan proses rekruitmen kandidat calon wakil rakyat yang lebih memperhatikan modal ekonomi, bukan karena pertimbangan kapasitas, komitmen atas demokrasi, hak asasi, dan perjuangan mewujudkan agenda kerakyatan.
Lebih lanjut, deviasi fungsi-fungsi partai politik ini melahirkan berbagai persoalan. Dalam politik misalnya, politik berubah hanya menjadi arena terbatas bagi elit politik dan bersamaan dengan itu meminggirkan rakyat. Politik dengan demikian hanya menjadi arena bagi yang memiliki modal ekonomi. Politik yang sejatinya arena mewujudkan kehidupan dan kebaikan bersama menjadi terdistorsi. Politik menjadi arena perebutan kekuasaan dan jabatan di DPR atau kabinet. Rakyat tidak lagi dianggap penting kecuali sebagai target perolehan suara untuk kepentingan memenangi pemilu atau Pilkada.
Dalam kebijakan implikasinya bisa dilihat dengan munculnya regulasi-regulasi yang bermasalah. Banyak UU yang dihasilkan parlemen menabrak Konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi. Fakta ini bisa dilihat dari banyaknya UU yang diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap inkonstitusional.
Kemunculan berbagai regulasi politik yang bermasalah ini tidak dilepaskan dari masuknya logika politik transaksional dalam pembahasan regulasi di parlemen. UU sebagai hasilnya sarat dengan kepentingan. Persoalan ini misalnya juga dinyalir oleh Mahfud MD, mantan Ketua MK, bahwa selain persoalan profesionalisme dari para pembuat undang-undang, menurutnya juga ada dugaan berbagai kepentingan dengan tukar-menukar kepentingan politik dalam pembentukan UU.  Padahal sebagai representasi rakyat, mereka harus mengaggregasi dan mengartikulasi kepentingan rakyat dalam kebijakan, melakukan kontrol dan pengawasan terhadap jalanya pemerintahan.
Banyak UU selain yang secara normative tidak hanya inkonstitusional, melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi secara praktek akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Beberapa regulasi di sektor keamanan bermasalah, misalnya UU Penanganan Konflik Sosial, RUU Kamnas, RUU Ormas, dan lain-lain.
Sementara itu, banyak kasus korupsi dan suap yang melibatkan orang-orang partai politik juga adalah cerminan dari deviasi partai politik. Persoalan ini kenyataannya tidak hanya terjadi di pusat, melainkan juga banyak di daerah. Banyak orang-orang partai politik khususnya yang menduduki jabatan publik diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi dan suap yang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana beberapa di antaranya ada yang divonis kurungan penjara.

Monday, 8 April 2013

DEMOKRASI PANCASILA


Demokrasi
Menurut istilah demokrasi berasal dari bahasa yunani “demokratia” yang berarti kekuasaaan rakyat yang dibentuk dua kata yaitu demos “rakyat” dan kratos “kekuasaan”. Isitilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh “ARISTOTELES” yang berpendapat bahwa demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat.
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai pemenang Pemilu.
Tumbangnya Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998, adalah momentum pergantian kekuasaan yang sangat revolusioner dan bersejarah di negara ini. Dan pada tanggal 5 Juli 2004, terjadilah sebuah pergantian kekuasaan lewat Pemilu Presiden putaran pertama. Pemilu ini mewarnai sejarah baru Indonesia, karena untuk pertama kali masyarakat memilih secara langsung presidennya. Sebagai bangsa yang besar tentu kita harus banyak menggali makna dari sejarah.
Hari Kamis, 21 Mei 1998, dalam pidatonya di Istana Negara Presiden Soeharto akhirnya bersedia mengundurkan diri atau lebih tepatnya dengan bahasa politis ia menyatakan “berhenti sebagai presiden Indonesia”. Momentum lengser keprabon-nya Raja Indonesia yang telah bertahta selama 32 tahun ini tentu sangat mengejutkan berbagai pihak. Karena sehari sebelumnya ia sudah berniat akan segera membentuk Kabinet Reformasi. Setelah melalui saat-saat yang menegangkan, akhirnya rezim yang begitu kokoh dan mengakar ini berhasil ditumbangkan. Gerakan mahasiswa sekali lagi menjadi kekuatan terpenting dalam proses perubahan ini. Sebuah perubahan yang telah memakan begitu banyak korban, baik korban harta maupun nyawa. Kontan saja mahasiswa kala itu langsung bersorak-sorai, menangis gembira, dan bersujud syukur atas keberhasilan perjuangannya menumbangkan rezim Orde Baru.
Setelah tumbangnya Orde Baru tibalah detik-detik terbukanya pintu reformasi yang telah begitu lama dinanti. Secercah harapan berbaur kecemasan mengawali dibukanya jendela demokrasi yang selama tiga dasawarsa telah ditutup oleh pengapnya otoritarianisme Orde Baru. Momentum ini menjadi penanda akan dimulainya transisi demokrasi yang diharapkan mampu menata kembali indahnya taman Indonesia. Pada hari-hari selanjutnya kata “reformasi” meskipun tanpa ada kesepakatan tertulis menjadi jargon utama yang menjiwai ruh para pejuang pro-demokrasi. Selang tiga tahun pasca turunnya Soeharto dari tahun 1998 sampai 2000, telah terjadi tiga kali pergantian rezim yang memunculkan nama-nama:Habibie, Gus Dur, dan Megawati sebagai presiden Republik Indonesia. Dan duduknya ketiga presiden baru tersebut, juga diwarnai dengan perjuangan yang sengit dan tak kalah revolusioner. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya mahasiswa menjadi avant guard yang Mendobrak perubahan tersebut.



Bentuk-bentuk demokrasi
ü      Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat :
a)      Demokrasi langsung
ialah demokrasi dimana rakyat secara langsung mengemukakan    kehendaknya dalam suatu rapat yang dihadiri seluruh rakyatnya. Demokrasi langsung pernah dijalankan di negara-negara kota pada jaman yunani kuno
b)      Demokrasi tidak langsung(demokrasi perwakilan)
Demokrasi perwakilan yaitu Demokrasi dimana rakyat menyampaikan kehendakannya melalui dewan perwakilan rakyat. Demokrasi perwakilan di jalankan oleh negara-negara pada jaman modern.
ü        Dilihat dari titik berat paham yang dianut :
a)       Demokrasi barat(demokrasi liberal)
Demokrasi barat lebih menitikberatkan pada kebebasan bergerak,berpikir dan  mengeluarkan pendapat  menjunjung tinggi persamaan hak pada bidang politik
Kelemahan demokrasi liberal :
ü      adanya kesenjanagan yang lebar antara golongan ekonomi kuat dan golongan   ekonomi lemah
ü      golongan ekonomi kuat dapat membeli suara rakyat dan suara DPR
                   b )  Demokrasi timur atau komunis       
Demokrasi timur lebih menitik beratkan pada paham kesamaan yang    menghapuskan perbedaan kelas diantara sesama rakyat.                            Kelebihan demokrasi timur :
ü      kesenjangan ekonomi kecil
ü      menjunjung tinngi persamaan dalam bidang ekonomi
.
    
Kelemahan demokrasi timur :
ü      persamaan hak bidang politik kurang diperhatikan
ü      tidak adanya kompetisi dan tidak diakuinya hak milik pribadi yang menyebabkan etos kerja kurang baik.
c)      Demokrasi Gabungan
  Demokrasi yg berprinsip mengambil kebaikan dan membuang kelemahan dari   demokrasi   barat ke timur. Dalam demokrasi gabungan :
ü      Hak milik pribadi diakui namun hak milik pribadi juga berfungsi sosial
ü      Upaya menyesejahterakan rakyat jangan sampai menghilangkan drajat dan HAM
ü      Sistem Demokrasi modern
    a)  Demokrasi dengan sistem parlementer :
ü      Kekuassan legislatif (DPR) diatas ekeskutif pemerintah
ü      presiden atau raja hanya sebagai kepala negara yang kedudukannya sebagai lambang
                     Kebaikan demokrasi dengan sistem parlementer :
ü      pengaruh rakyat terhadap politik yg dijalankan pemerintah besar sekali
ü      kontrol rakyat terhadap pemerintah baik

                      Kelemahan demokrasi dalam sistem parlementer :
ü      sering timbul krisi kabinet
ü      tidak dapat dukungan dari mayoritas anggota DPR
b)      Demokrasi Dengan Pemisahan kekuasaan
 Sistem ini menganut ajaran Montesquieu :
ü      kekuasaan legislatif :kekuasaan untuk membuat UU
ü      kekuasan eksekutif : kekuasaan untuk melaksanakan UU
ü        kekuasaan yudikatif : kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan UU
                        Ciri-ciri sistem pemisahan kekuasaan :
§         kepala negara merupakan penguasa eksekutif yang nyata
§          kekuasaan yudikatif tidak dapat di campuri kekuasaan lain
                       Keuntungan sistem pemisahan kekuasaan :
§         pemerintah setabil karana presiden dan mentri tidak dapat dijatuhkan oleh DPR
§         pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya
                        Kelemahan sistem pemisahan kekuasaan :
·     pengawasan pemerintahan kurang berpengaruh
·      pengaruh rakyat terhadap kebijakan politik negara kurang mendapatkan perhatian.


DEMOKRASI MENURUT UUD 1945
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara.
Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal Ciri demokrasi Pancasila :
•       pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi
•       adanya pemilu secara berkesinambungan
•       adanya peran-peran kelompok kepentingan
•       adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.
•       Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah.
•       Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945[4]. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Prinsip demokrasinya.



PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA
Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
1.    Perlindungan terhadap hak asasi manusia
2.    Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
3.    Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya
4.    adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat
5.    Pelaksanaan Pemilihan Umum
6.    Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
7.    Keseimbangan antara hak dan kewajiban
8.    Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain
9.    Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
     10.Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan  :
ü      Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan    belaka (machtstaat)
ü      .Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)
ü      Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.
       

 


FUNGSI DEMOKRASI PANCASILA
Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :
•       Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara.
•       Menjamin tetap tegaknya negara RI
•       Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional
•       Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila
•       Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara
•       Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab


DEMOKRASI PASCA REFORMASI
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Akhir milenium kedua ditandai dengan perubahan besar di Indonesia. Rejim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun yang dipimpin oleh Soeharto akhirnya tumbang.
Demokrasi Pancasila versi Orde Baru mulai digantikan dengan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Hanya saja tidak mudah mewujudkan hal ini, karena setelah Soeharto tumbang tidak ada kekuatan yang mampu mengarahkan perubahan secara damai, bertahap dan progresif. Yang ada justru muncul berbagai konflik serta terjadi perubahan genetika sosial masyarakat Indonesia. Hal ini tak lepas dari pengaruh krisis moneter yang menjalar kepada krisis keuangan sehingga pengaruh depresiasi rupiah berpengaruh signifikan terhadap kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Inflasi yang dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat berpengaruh kepada kualitas kehidupan masyarakat. Rakyat Indonesia sebagian besar masuk ke dalam sebuah era demokrasi sesungguhnya dimana pada saat yang sama tingkat kehidupan ekonomi mereka justru tidak lebih baik dibandingkan ketika masa Orde Baru.
Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi.
Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Demokrasi liberal ternyata pada saat itu belum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia. Namun demikian, berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin namun mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Sementara demokrasi terpimpin yang dideklarasikan oleh Soekarno (setelah melihat terlalu lamanya konstituante mengeluarkan undang-undang dasar baru) telah memperkuat posisi Soekarno secara absolut. Di satu sisi, hal ini berdampak pada kewibawaan Indonesia di forum Internasional yang diperlihatkan oleh berbagai manuver yang dilakukan Soekarno serta munculnya Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer yang patut diperhitungkan di Asia. Namun pada sisi lain segi ekonomi rakyat kurang terperhatikan akibat berbagai kebijakan politik pada masa itu.
Lain pula dengan masa demokrasi Pancasila pada kepemimpinan Soeharto. Stabilitas keamanan sangat dijaga sehingga terjadi pemasungan kebebasan berbicara. namun tingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem nilai tukar dan alokasi subsidi BBM sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada titik keterjangkauan masyarakat secara umum. Namun demikian penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin parah menjangkiti pemerintahan. Lembaga pemerintahan yang ada di legislatif, eksekutif dan yudikatif terkena virus KKN ini. Selain itu, pemasungan kebebasan berbicara ternyata menjadi bola salju yang semakin membesar yang siap meledak. Bom waktu ini telah terakumulasi sekian lama dan ledakannya terjadi pada bulan Mei 1998.
Selepas kejatuhan Soeharto, selain terjadinya kenaikan harga barang dan jasa beberapa kali dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, instabilitas keamanan dan politik serta KKN bersamaan terjadi sehingga yang paling terkena dampaknya adalah rakyat kecil yang jumlahnya mayoritas dan menyebabkan posisi tawar Indonesia sangat lemah di mata internasional akibat tidak adanya kepemimpinan yang kuat.
Namun demikian, demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia memperlihatkan beberapa kemajuan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pemilihan umum dengan diikuti banyak partai adalah sebuah kemajuan yang harus dicatat. Disamping itu pemilihan presiden secara langsung yang juga diikuti oleh pemilihan kepala daerah secara langsung adalah kemajuan lain dalam tahapan demokratisasi di Indonesia. Diluar hal tersebut, kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi di masyarakat juga semakin meningkat. Para kaum tertindas mampu menyuarakan keluhan mereka di depan publik sehingga masalah-masalah yang selama ini terpendam dapat diketahui oleh publik. Pemerintah pun sangat mudah dikritik bila terlihat melakukan penyimpangan dan bisa diajukan.